KOTABARU, LOGIKABERITA.COM – Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Banjarmasin, hari ini tadi Selasa (10/11/26), berkesempatan melaksanakan kegiatan kunjungan ke Kabupaten Kotabaru sebagaimana arahan dari Ketua Umum PERADI agar terus melakukan sinergi dengan baik bukan hanya kepada aparat penegak hukum, melainkan juga kepada masyarakat secara luas, yang mana ada dua institusi yang dikunjungi yakni Mapolres dan Pengadilan Negeri Kotabaru.
Ketua DPC PERADI Banjarmasin, H Edi Sucipto SH MH, yang juga merupakan koordinator wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah menjelaskan bahwa, dalam kunjungan yang terlaksana ia menginginkan hubungan antara aparat penegak hukum khususnya PERADI dengan HPH yang lain agar dapat terus bersinergi dalam menangani suatu permasalahan atau tidak ada yang dirugikan.

“Kami melihat, di Kabupaten Kotabaru ini terjadi banyak masalah khususnya krusial, dan itu juga menjadi perhatian bersama,” tuturnya kepada logikaberita.com, usai melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Mapolres dan Pengadilan Negeri Kotabaru.
Pihaknya sangat bersyukur, kedatangan mereka di kedua lembaga negara tersebut mendapat sambutan hangat dan baik, tujuan utamanya tentu untuk membangun dan meningkatkan sinergitas dan saling bersilaturahmi.
Selain silaturahmi, katanya melanjutkan, mereka juga sekaligus melakukan pembinaan kepada anggota PERADI yang ada di Kabupaten Kotabaru agar jangan sampai melakukan kesalahan dan menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dalam setiap menjalankan tugas.

“Saya juga berpesan, apabila ada advokat kami dari PERADI ternyata ditemukan ada yang kurang baik, kurang sopan, kurang beretika dalam menjalankan tugasnya agar bisa langsung di tegur, dan jika teguran tidak di indahkan maka bisa langsung menghubungi kami untuk pemberian sanksi. Advokat PERADI bukan hanya pintar saja melainkan juga harus mempunyai etika sopan santun dan itu lebih diutamakan dan jangan sampai merugikan pihak lain,” tegasnya.
Ketika ditanyakan oleh wartawan, misalkan ada advokat yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Maka menurutnya, hal tersebut tidak bisa di pidanakan karena ada aturan kode etik dan aturannya. Terkecuali anggota yang bersangkutan melakukan kesalahan tindak pidana maka silahkan saja di hukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Prinsipnya, kami dari PERADI siap pasang badan untuk anggota kami sepanjang berada dijalur yang benar. Pada dasarnya menjadi anggota PERADI itu tidak mudah, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan baik dan profesional. Sekali lagi kami tekankan agar semua HPH dapat menjalin sinergi yang baik, menjalankan tugas dengan profesional dan menjunjung tinggi kode etik profesi advokat,” tutupnya. (rhm)
Berikut cuplikan wawancara bersama Ketua DPC PERADI Banjarmasin, H Edi Sucipto, SH, MH, pada Selasa (10/11/26) :








