BALI, LOGIKABERITA.COM – Program pemerintah pusat terkait dengan transmigrasi di tahun 80-an, tepatnya di kawasan Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, boleh dikatakan belum sepenuhnya berhasil. Pasalnya, sebagian besar masyarakat yang didatangkan dari Provinsi Bali untuk menempati lahan yang di sediakan hanya dalam beberapa tahun saja mereka memilih untuk kembali ke kampung halaman.
Meskipun disediakan perumahan dan lahan untuk di tanami, namun karena dinilai lahan yang akan di garap kurang produktif sehingga area tersebut di tinggalkan begitu saja oleh sebagian besar masyarakat Bali.
Ada hal menarik yang di jelaskan oleh 2 orang warga Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Bali, baik itu tentang persoalan lahan transmigrasi yang sulit digarap hingga sertifikat tanah.
Seperti yang disampaikan oleh Putu Widyana, ia dan beberapa orang lainnya berangkat ke Kabupaten Kotabaru sekitar tahun 1989 dan berselang hanya 3 tahun, kemudian memutuskan kembali ke Bali.
“Kami disana masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan perumahan dengan 2 hektar lahan untuk digarap menjadi area pertanian, hanya saja memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan sehingga saya memutuskan untuk kembali ke Bali, kami menilai lahan yang disediakan kurang produktif untuk bisa di kerjakan untuk bercocok tanam,” ucapnya.
Hal lainnya adalah, berkenaan dengan sertifikat lahan, ia mengaku tidak pernah melihat bentuknya dan pada saat pihaknya mau kembali ke Bali terdengar informasi bahwa sertifikat dalam proses namun selama menjadi warga transmigrasi sama sekali belum keluar dan belum pernah melihat.
“Mungkin kami tidak faham karena hanya mendengar informasi saja bahwa sertifikat sudah ada pada saat itu, baru beberapa tahun belakangan kami mendengar lagi entah benar atau tidak informasinya surat tanah itu sudah keluar. Akan tetapi tidak mengetahui siapa yang memegangnya hingga sekarang,” jelasnya.
Dengan adanya sertifikat tersebut diatas lahan yang ditinggalkan begitu saja dan telah dilupakan. Namun, sekitar tahun 2022 lalu ada perwakilan dari perusahaan datang dan membawakan tali asih kepada warga eks transmigrasi Bekambit ke Bali, tentu awalnya ia kaget karena pengakuannya lahan tersebut memang sudah ditinggalkan karena tidak produktif untuk di tanami.
“Faktanya memang, tanah itu sudah kami tinggalkan karena tidak produktif dijadikan sebagai lahan bertani. Kemudian ada informasi sertifikat sudah terbit dan tiba-tiba ada yang datang memberikan tali asih, tentu kami sangat senang. Karena sejatinya kalau surat itu tidak ada maka kemungkinan besar tidak ada pula tali asih tersebut,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketut Rupada juga menyampaikan hal serupa, pihaknya mengakui sama sekali tidak pernah melihat bukti fisik sertifikat, yang kemudian terdengar surat itu sudah terbit. Maka yang menjadi pertanyaan menurutnya adalah siapa yang memegang bukti tanah itu.
“Yang jelas kami senang mendapatkan tali asih, akan tetapi yang menjadi perhatian lainnya adalah kalau memang sertifikat itu sudah ada, siapa yang memegangnya hingga sekarang kami tidak pernah melihat sertifikat itu,” imbuhnya tegas.
Hal lainnya yang ditanyakan, berkaitan dengan tandatangan pada surat kuasa yang diperlihatkan langsung dengan selembar kertas, dan ia membenarkan bahwa memang yang mencantumkan tandatangan tersebut.
“Memang benar itu saya yang menandatanganinya waktu itu, untuk membantu hak kami diatas lahan yang sebelumnya pernah kami garap di Desa Bekambit tersebut, dengan harapan pastinya apa yang menjadi hak kami benar-benar bisa didapatkan, dan ternyata benar kami sangat bersyukur mendapatkan tali asih itu,” tegasnya. (redaksi)
