TANAH LAUT, LOGIKABERITA.COM — Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi perikanan tangkap besar dengan 2.786 kapal, namun baru sekitar 20 persen yang mengantongi izin lengkap. Kerumitan proses perizinan, rendahnya pemahaman regulasi, minimnya standar keselamatan, risiko cuaca ekstrem, serta terbatasnya akses BBM bersubsidi membuat biaya operasional meningkat dan risiko kecelakaan nelayan tetap tinggi.
Merespons persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, M Kusri, meluncurkan inovasi SIAP MELAUT, layanan terpadu yang mengintegrasikan proses legalitas kapal, keselamatan pelayaran, akses BBM bersubsidi, dan pendampingan kesejahteraan nelayan dalam satu sistem. Inovasi ini menghubungkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dengan melibatkan KKP, Kementerian Perhubungan, BMKG dan BPH Migas melalui mekanisme jemput bola dan SOP terpadu. Legalitas kapal kini menjadi syarat utama memperoleh BBM bersubsidi, sehingga penyaluran solar dapat berlangsung lebih tepat sasaran dan transparan.
Ditemui logikaberita.com, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, M Kusri, saat berlangsungnya unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang bersama sejumlah nelayan di depan Kantor DPRD Tanah Laut, Senin (18/5/26), terkait dugaan penyelewengan solar subsidi yang membuat nelayan kesulitan mendapatkan BBM, ia menjelaskan bahwa, program tersebut telah digagas sejak awal tahun dan resmi diluncurkan Bupati pada April lalu, serta terus disosialisasikan, termasuk saat ia memimpin apel gabungan ASN.
“Percepatan koordinasi lintas instansi kini dilakukan agar layanan terpadu, mulai dari legalitas kapal, keselamatan pelayaran, hingga akses BBM bersubsidi dapat berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi nelayan Tanah Laut,” katanya, yang juga disampaikannya langsung di hadapan mahasiswa dan nelayan yang hadir dalam aksi.
Ia kemudian memaparkan bahwa inovasi SIAP MELAUT, singkatan dari Selesaikan Izin Administrasi Pelayaran, Melaut Legal, Aman untuk Tangkap, lahir dari keluhan para nelayan yang kesulitan mendapatkan solar subsidi karena diwajibkan memiliki dokumen kapal, sementara sebagian besar belum memiliki legalitas resmi. Nelayan juga meminta adanya perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan agar aktivitas melaut lebih aman. Berangkat dari kebutuhan tersebut, SIAP MELAUT dirancang sebagai solusi terpadu untuk mempermudah pengurusan administrasi kapal, memastikan akses BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, serta memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan sosial bagi nelayan.
SIAP MELAUT menjadi terobosan penting karena tidak hanya menyederhanakan layanan, tetapi juga memperkuat keselamatan, meningkatkan produktivitas, dan memperluas perlindungan sosial nelayan. Program ini menyasar nelayan aktif, KUB, koperasi nelayan, hingga pemilik kapal kecil–menengah. “Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kelayakan kapal, verifikasi dokumen, fasilitasi BBM bersubsidi, pelatihan keselamatan, sertifikasi kecakapan, penyediaan informasi cuaca dan zona tangkap, serta akses perlindungan sosial dan permodalan,” jelasnya.
Dengan dukungan sinergi lintas sektor, KKP, Kemenhub, BMKG, BPH Migas, Pertamina, TNI AL, Polairud, BPJS, perbankan, hingga DPR/DPRD, SIAP MELAUT ditargetkan mampu meningkatkan legalitas kapal, menekan risiko kecelakaan, mendorong produktivitas usaha penangkapan ikan, memperkuat kesejahteraan nelayan, serta mewujudkan tata kelola perikanan tangkap yang aman, tertib, dan berkelanjutan. (Rossi)
