Oleh : Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)
Film Pesta Babi sejatinya bukan sekadar karya sinematik tentang tradisi masyarakat Papua, melainkan cermin sosial mengenai bagaimana masyarakat adat hidup dalam ruang budaya yang terus digerus modernisasi, kapitalisme, dan kekuasaan negara. Tradisi bakar batu atau pesta babi dalam kultur Papua memiliki makna spiritual, solidaritas sosial, distribusi ekonomi, hingga simbol penghormatan terhadap relasi manusia dan alam. Namun di tengah derasnya ekspansi industri ekstraktif dan penetrasi kepentingan korporasi besar, ruang hidup masyarakat adat Papua perlahan berubah menjadi arena eksploitasi sumber daya alam yang sangat brutal. Di balik retorika pembangunan nasional dan investasi, Papua hari ini menghadapi bentuk kolonialisme baru yang bekerja melalui negara, korporasi, dan oligarki ekonomi global. Menurut David Harvey dalam The New Imperialism, kapitalisme modern bekerja melalui mekanisme accumulation by dispossession, yaitu perampasan ruang hidup masyarakat demi kepentingan akumulasi modal (Harvey, 2023).
Papua merupakan salah satu wilayah terkaya sumber daya alam di Indonesia. Emas, tembaga, nikel, gas alam, hutan tropis, dan kekayaan biodiversitas menjadikan Papua sebagai pusat kepentingan ekonomi global. Namun ironisnya, kekayaan tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat adat Papua. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa Papua masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia meskipun memiliki kekayaan alam luar biasa. Fenomena ini memperlihatkan paradoks pembangunan ekstraktif di mana daerah kaya sumber daya justru mengalami kemiskinan struktural akibat dominasi korporasi dan lemahnya distribusi keadilan ekonomi.
Dalam perspektif ekonomi politik, relasi negara dan korporasi di Papua menunjukkan pola kolonialisme baru yang tidak lagi menggunakan model penjajahan klasik melalui militer semata, tetapi melalui penguasaan konsesi sumber daya alam, regulasi investasi, dan kontrol terhadap ruang hidup masyarakat adat. Negara hadir bukan sekadar sebagai regulator netral, melainkan sebagai fasilitator kepentingan modal besar. Menurut James Petras dan Henry Veltmeyer dalam Imperialism and Capitalism in the Twenty-First Century, kolonialisme modern bekerja melalui aliansi antara negara dan korporasi transnasional dalam mengontrol sumber daya negara berkembang (Petras & Veltmeyer, 2022).
Eksploitasi sumber daya alam di Papua juga memperlihatkan bagaimana pembangunan sering kali dipaksakan atas nama kepentingan nasional tanpa melibatkan partisipasi masyarakat adat secara substantif. Hutan adat dibuka untuk tambang dan perkebunan, sungai tercemar limbah industri, serta ruang hidup masyarakat lokal perlahan menyempit akibat ekspansi proyek ekstraktif. Masyarakat adat Papua sering kali diposisikan hanya sebagai penonton di tanahnya sendiri. Menurut WALHI Papua tahun 2024, konflik agraria dan perampasan wilayah adat terus meningkat seiring ekspansi investasi berbasis sumber daya alam di Papua.
Pembangunan infrastruktur di Papua juga memperlihatkan wajah ambigu negara. Di satu sisi, pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik dipromosikan sebagai simbol kemajuan dan integrasi nasional. Namun di sisi lain, pembangunan tersebut sering kali lebih berfungsi membuka akses eksploitasi sumber daya alam dibanding memperkuat kesejahteraan masyarakat adat. Jalan-jalan baru mempermudah masuknya alat berat, perusahaan tambang, dan korporasi perkebunan ke wilayah-wilayah yang sebelumnya masih terlindungi secara ekologis. Dalam perspektif Michael Foucault, kekuasaan modern bekerja bukan hanya melalui represi, tetapi melalui pengaturan ruang, pembangunan, dan kontrol administratif terhadap masyarakat (Foucault, 2021).
Relasi antara negara dan korporasi di Papua juga sangat dipengaruhi logika oligarki ekonomi. Elite politik nasional dan elite bisnis memiliki kepentingan besar dalam pengelolaan sumber daya alam Papua. Kontrak tambang raksasa, proyek hilirisasi, dan investasi perkebunan melibatkan aktor-aktor ekonomi besar yang memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan negara. Jeffrey Winters menjelaskan bahwa oligarki bekerja melalui kemampuan elite mempertahankan kekayaan dan mempengaruhi keputusan politik demi melindungi akumulasi modal mereka (Winters, 2021). Dalam konteks Papua, oligarki tersebut bekerja melalui penguasaan lahan, investasi ekstraktif, dan relasi kuasa yang sangat timpang terhadap masyarakat adat.
Militerisasi Papua juga menjadi bagian penting dalam membaca kolonialisme baru di wilayah tersebut. Konflik keamanan yang terus berlangsung menciptakan situasi di mana pendekatan keamanan sering kali lebih dominan dibanding pendekatan dialog dan keadilan sosial. Kehadiran aparat keamanan dalam kawasan investasi strategis memperlihatkan bagaimana negara menggunakan instrumen kekuasaan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan investasi. Menurut laporan Amnesty International Indonesia tahun 2024, pendekatan keamanan di Papua masih menimbulkan berbagai persoalan hak asasi manusia serta mempersempit ruang demokrasi masyarakat sipil.
Media nasional juga memiliki peran besar dalam membentuk narasi tentang Papua. Dalam banyak kasus, Papua lebih sering digambarkan sebagai wilayah konflik, keterbelakangan, dan ancaman separatisme dibanding sebagai ruang hidup masyarakat adat dengan sejarah panjang marginalisasi ekonomi-politik. Akibatnya, publik nasional sering melihat Papua hanya melalui perspektif keamanan negara, bukan melalui perspektif keadilan sosial dan hak masyarakat adat. Edward Said dalam Culture and Imperialism menjelaskan bahwa kolonialisme modern bekerja melalui produksi narasi yang menempatkan kelompok tertentu sebagai “yang lain” untuk melegitimasi dominasi kekuasaan (Said, 1994).
Film Pesta Babi menjadi penting karena menghadirkan perspektif manusiawi tentang Papua yang selama ini sering hilang dalam diskursus pembangunan nasional. Film tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Papua memiliki sistem sosial, budaya, dan relasi ekologis yang sangat kuat. Namun modernisasi kapitalistik perlahan menggerus identitas tersebut melalui penetrasi ekonomi pasar dan eksploitasi sumber daya alam. Tradisi pesta babi yang dahulu menjadi simbol solidaritas komunitas kini berhadapan dengan pesta perampokan sumber daya alam yang dilakukan secara sistematis oleh kekuatan negara dan korporasi.
Kolonialisme baru di Papua juga bekerja melalui ketimpangan pengetahuan dan akses pendidikan. Masyarakat adat sering kali tidak memiliki posisi tawar kuat dalam menghadapi perusahaan besar karena keterbatasan akses hukum, ekonomi, dan politik. Sementara itu, elite ekonomi dan negara memiliki seluruh instrumen kekuasaan untuk menentukan arah pembangunan. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menjelaskan bahwa penindasan modern bekerja dengan menciptakan masyarakat yang kehilangan kesadaran kritis terhadap struktur kekuasaan yang menindas mereka (Freire, 2020).
Kerusakan ekologis di Papua menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat. Deforestasi besar-besaran, pencemaran sungai, hilangnya habitat satwa endemik, dan ekspansi industri ekstraktif tidak hanya menghancurkan lingkungan, tetapi juga memutus relasi spiritual masyarakat Papua dengan alam. Dalam kultur masyarakat adat Papua, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian dari identitas sosial dan spiritual komunitas. Vandana Shiva menyebut bahwa kolonialisme modern terhadap alam bekerja melalui komersialisasi ruang hidup dan penghancuran kedaulatan ekologis masyarakat lokal (Shiva, 2022).
Di tengah situasi tersebut, negara sering menggunakan narasi nasionalisme pembangunan untuk membenarkan ekspansi investasi di Papua. Kritik terhadap proyek-proyek ekstraktif sering dicap sebagai ancaman terhadap pembangunan nasional atau stabilitas negara. Padahal demokrasi seharusnya membuka ruang kritik terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat adat dan lingkungan hidup. Menurut Noam Chomsky, negara modern sering menggunakan retorika keamanan dan pembangunan untuk melindungi kepentingan ekonomi elite penguasa (Chomsky, 2023).
Papua hari ini memperlihatkan bagaimana demokrasi prosedural dapat berjalan bersamaan dengan ketimpangan struktural yang sangat dalam. Pemilu tetap berlangsung, pemerintahan daerah tetap berjalan, tetapi kontrol masyarakat terhadap sumber daya alam sangat lemah dibanding kekuatan negara dan korporasi. Demokrasi akhirnya hanya menjadi prosedur administratif tanpa keadilan ekonomi yang nyata bagi masyarakat adat Papua.
Pada akhirnya, membaca Papua tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan atau pembangunan ekonomi semata. Papua harus dibaca sebagai persoalan keadilan sosial, kolonialisme modern, dan relasi kuasa global yang bekerja melalui negara dan korporasi. Film Pesta Babi menjadi simbol penting bahwa di balik seluruh proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam, terdapat masyarakat adat yang sedang berjuang mempertahankan identitas, ruang hidup, dan martabat mereka di tengah arus besar kapitalisme ekstraktif modern.
Daftar Referensi :
- Harvey, David. The New Imperialism. Oxford University Press, 2023.
- BPS Papua. Papua dalam Angka 2024.
- Petras, James & Veltmeyer, Henry. Imperialism and Capitalism in the Twenty-First Century. Monthly Review Press, 2022.
- WALHI Papua. Laporan Konflik Agraria dan Ekologis Papua 2024.
- Foucault, Michel. Power and Space in Modern Governance. Routledge, 2021.
- Winters, Jeffrey A. Oligarchy and Elite Power in Contemporary Indonesia. Cambridge University Press, 2021.
- Amnesty International Indonesia. Laporan Situasi HAM Papua 2024.
- Said, Edward. Culture and Imperialism. Vintage Books, 1994.
- Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Bloomsbury Publishing, 2020.
- Shiva, Vandana. Earth Democracy and Ecological Justice. Pluto Press, 2022.
- 11. Chomsky, Noam. Media, Power and Democracy. New York, 2023.
