BANJARMASIN, LOGIKABERITA.COM – Sikap DPD KNPI Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan setelah polemik film Pesta Babi mencuat dan memancing reaksi publik di berbagai daerah. Ketua organisasi kepemudaan ini, Andi Rustianto menyampaikan respons singkat namun tegas mengenai posisi mereka terhadap pemutaran film tersebut, posisi yang berusaha berada di tengah, menghindari polarisasi, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Banua.
Dalam wawancara singkat logikaberita.com, Andi menegaskan bahwa, KNPI tidak berada pada ranah pelarangan. Namun, ia menekankan perlunya kehati-hatian, mengingat sensitivitas isu yang terkandung dalam film tersebut berpotensi memunculkan gesekan di tingkat akar rumput.
Film Pesta Babi belakangan menjadi perdebatan karena dinilai menyentuh tema yang dapat menyinggung kelompok tertentu, terutama di daerah dengan sensitivitas budaya dan religius yang tinggi. Di Kalimantan Selatan, isu semacam ini sering memantik respons cepat dari masyarakat, terutama kelompok pemuda dan organisasi keagamaan.
Dalam konteks ini sambungnya pula, sikap KNPI Kalsel menjadi signifikan. Sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan dan desa, KNPI memegang peran strategis dalam meredam potensi konflik horizontal. Karena itu, pernyataan “hati-hati” yang disampaikan Andi bukan sekadar himbauan biasa, melainkan sinyal agar polemik tidak merambat menjadi ketegangan sosial.
Ia menegaskan, pemutaran film tetap harus melalui aturan resmi, termasuk mekanisme sensor oleh lembaga berwenang. Hal itu menunjukkan bahwa KNPI tidak mengambil sikap emosional, tetapi menekankan jalur administratif agar tidak terjadi pemutaran sembarangan yang berpotensi melanggar hukum.
“Pemutaran film perlu dipastikan sesuai aturan dan mekanisme sensor,” ujarnya singkat, namun jelas menunjukkan batas tanggungjawab organisasi.
Dengan penegasan ini, KNPI memposisikan diri sebagai pihak yang menghormati kebebasan berekspresi, tetapi tetap menempatkan regulasi sebagai pagar agar polemik tidak melebar tanpa kendali.
Salah satu pernyataan paling tegas dari Andi yakni, KNPI tidak menghalangi masyarakat yang ingin menonton film tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan tersebut harus disertai tanggungjawab pribadi.
“Pernyataan ini mencerminkan pendekatan moderat, tidak membatasi ruang publik, namun tetap mengingatkan bahwa setiap individu harus menimbang dampak sosial dari tindakan mereka, terutama di tengah dinamika sosial yang rentan terhadap provokasi,” tambahnya.
Isu yang berkembang terkait rencana nonton bareng atau pemutaran mandiri oleh pihak tertentu ditepis Andi dengan tegas. Ia menekankan bahwa KNPI tidak bertanggungjawab atas kegiatan tersebut, sehingga setiap inisiatif eksternal berada sepenuhnya di bawah kendali penyelenggara masing-masing.
Sikap ini penting untuk mencegah penyalahgunaan nama organisasi dan menghindari tuduhan bahwa KNPI mendukung atau menolak acara tertentu secara politis.
Dalam penutup wawancara, Andi kembali menegaskan komitmen KNPI untuk menjaga harmoni sosial. Ia mengajak seluruh pihak untuk memelihara ketertiban, menghormati budaya lokal, dan menjaga keharmonisan Banua, mengingat isu-isu sensitif seperti ini kerap menjadi pemantik ketegangan.
Seruan ini tidak hanya ditujukan kepada penonton maupun penyelenggara acara, tetapi juga kepada pihak-pihak yang bereaksi keras di media sosial maupun ruang publik. KNPI berharap perbedaan pandangan dapat diproses secara dewasa tanpa memunculkan konflik horizontal yang dapat merugikan masyarakat luas.
Sikap KNPI Kalsel mencerminkan upaya untuk menghindari polarisasi. Dengan tidak melarang, namun tetap memberi peringatan dan menjaga jarak dari kegiatan screening film, KNPI mengambil posisi yang berusaha memadukan kebebasan berekspresi, kepatuhan regulasi, dan tanggung jawab sosial.
Di tengah arus perdebatan yang cepat dan seringkali emosional, pendekatan seperti ini menjadi penting untuk memastikan Banua tetap kondusif, tanpa mengorbankan hak publik untuk mengakses karya seni sesuai aturan yang berlaku. (rossi)
