TANAH LAUT, LOGIKABERITA.COM – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Tim Terpadu Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi Jenis Solar melaksanakan kegiatan klarifikasi, verifikasi, dan pencermatan lapangan terhadap penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan di Desa Tabonio, Kecamatan Takisung, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil pencermatan administrasi yang menemukan adanya perbedaan data antara surat rekomendasi, transaksi barcode, logbook penyaluran, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk memastikan kebenaran data, Tim Terpadu melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Ketua Tim Terpadu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut, Muhammad Kusri, menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh melalui wawancara dengan nelayan penerima BBM bersubsidi, admin SPBUN, hingga operator SPBUN. Tim juga mencocokkan data rekomendasi DKPP dengan transaksi barcode, logbook penyaluran, dan berbagai dokumen administrasi lainnya.
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan untuk mencari atau menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan memastikan bahwa mekanisme penyaluran solar bersubsidi benar-benar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, tepat volume, transparan, dan akuntabel. Seluruh hasil klarifikasi serta verifikasi akan dianalisis secara menyeluruh sebagai bahan penyusunan laporan kepada Bupati Tanah Laut,” ungkap Muhammad Kusri.
Ia menambahkan, apabila dalam proses analisis masih ditemukan data yang memerlukan pendalaman, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan verifikasi turut dihadiri Asisten II Setda Tanah Laut yang mewakili Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut, unsur Kepolisian Sektor Takisung, Koramil, Satpol PP dan DAMKAR, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdag), Bagian Perekonomian Setda, Camat Takisung, Kepala Desa Tabonio, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, serta unsur mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa.
Kehadiran seluruh pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan transparansi dalam distribusi BBM bersubsidi kepada nelayan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga mengajak seluruh pihak, baik nelayan, pengelola SPBUN, maupun seluruh pemangku kepentingan, untuk mendukung proses klarifikasi dengan memberikan data dan informasi yang benar sehingga penyaluran solar bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, transparan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat nelayan. (DKPP Tanah Laut/Rossi)
