TANAH LAUT, LOGIKABERITA.COM – Polemik distribusi solar subsidi di Kabupaten Tanah Laut kembali memanas setelah pengelola SPBUN Kuala Tambangan, Nurul Tasiah, mengaku tidak dilibatkan dalam rapat yang membahas sinkronisasi data nelayan dan distribusi BBM subsidi yang digelar Pemkab bersama DPRD.
Nurul menyebut, dirinya sama sekali tidak menerima undangan resmi dalam pertemuan yang disebut turut membahas persoalan distribusi solar di tengah sorotan dugaan penyelewengan BBM subsidi di wilayah Takisung.
“Saya tidak diundang. Padahal kalau dilibatkan, saya bisa menjelaskan langsung agar tidak ada kesimpangsiuran di lapangan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan terkait transparansi forum pembahasan, mengingat isu solar subsidi di Tanah Laut sebelumnya juga memicu aksi unjuk rasa mahasiswa dan nelayan pada 18 Mei 2026 lalu yang menyoroti dugaan “mafia solar” di Desa Tabanio.
Namun di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut, Muhammad Kusri, menegaskan bahwa rapat yang dimaksud bukan forum terbuka, melainkan rapat internal tim verifikasi dan pencermatan data.
Kepala DKPP menjelaskan, agenda tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi, klarifikasi, dan pencermatan lapangan atas tanggapan tertulis dari pihak SPBUN.
“Rapat difokuskan mencermati kesesuaian antara tanggapan pengelola dengan data lapangan, keterangan nelayan, data pengangkut, serta data rekomendasi dan penyaluran BBM subsidi,” demikian klarifikasi DKPP.
DKPP menegaskan, pada tahap tersebut pengelola SPBUN belum dilibatkan karena pembahasan masih berada pada level verifikasi internal oleh tim teknis.
Langkah itu, menurut DKPP, dilakukan untuk memastikan validitas data sebelum masuk ke forum pembahasan yang lebih luas dengan seluruh pihak terkait.
Lebih jauh, DKPP menyebut tim verifikasi juga melibatkan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Selatan serta unsur kepolisian dalam mekanisme pengawasan distribusi BBM subsidi. Hasil pencermatan lapangan nantinya akan dikoordinasikan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Di sisi lain, SPBUN Kuala Tambangan tetap menegaskan siap memberikan klarifikasi apabila dilibatkan secara langsung dalam forum resmi, guna menghindari dugaan dan kesimpangsiuran informasi yang terus berkembang di lapangan. (Rossi)
