(OPINI LOGIKA)
Oleh : Hisyam Kumkelo (Aktivis Kepemudaan)
“Tanah Laut Terancam Kehilangan Identitas, Dari Destinasi Wisata Menjadi Sekadar Daerah Perlintasan”
Tanah Laut sejak lama dikenal sebagai salah satu ikon wisata di Kalimantan Selatan. Jauh sebelum istilah branding pariwisata menjadi tren, masyarakat telah menjadikan pantai, perbukitan, hingga air terjun di daerah ini sebagai tujuan utama untuk berlibur. Identitas itu tumbuh secara alami, dibangun oleh keindahan alam yang dimiliki dan kecintaan masyarakat terhadap daerahnya sendiri.
Namun kini muncul pertanyaan yang patut dijawab bersama, apakah Tanah Laut masih benar-benar menjadi tujuan wisata, atau perlahan hanya berubah menjadi kabupaten yang sekadar dilintasi wisatawan menuju daerah lain?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Di tengah pesatnya perkembangan destinasi wisata di berbagai daerah sekitar, posisi Tanah Laut justru terasa berjalan di tempat. Padahal, daerah ini memiliki modal yang sangat besar. Pantai Takisung, Pantai Batakan Baru, Air Terjun Bajuin, Gunung Kayangan, Gunung Birah, Bukit Sapu Angin, hingga berbagai destinasi lainnya merupakan aset yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara serius, berkelanjutan, dan memiliki arah pembangunan yang jelas.
Ironisnya, eksistensi berbagai destinasi tersebut selama ini justru banyak dipertahankan oleh mereka yang bekerja dalam sunyi. Pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), komunitas, pemerhati jasa lingkungan, pemerhati pariwisata, relawan, pegiat media sosial, hingga masyarakat sekitar destinasi terus menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan, sekaligus mempromosikan wisata Tanah Laut dengan segala keterbatasan yang mereka miliki.
Mereka membuktikan bahwa kemajuan pariwisata tidak selalu lahir dari besarnya anggaran, tetapi dari kepedulian, gotong royong, dan kecintaan terhadap daerah. Sayangnya, semangat tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan yang sistematis dan berkelanjutan.
Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pengembangan pariwisata tidak dapat terus dibebankan kepada pemerintah desa maupun komunitas. Pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah yang membidangi sektor pariwisata, harus hadir bukan sekadar sebagai penyelenggara kegiatan seremonial atau pelaksana promosi sesaat, tetapi sebagai pengarah kebijakan, fasilitator, sekaligus motor penggerak pembangunan pariwisata yang terintegrasi.
Kehadiran itu harus diwujudkan melalui penataan kawasan wisata, peningkatan infrastruktur pendukung, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan pengelola, serta membangun citra pariwisata Tanah Laut secara konsisten dan berkelanjutan. Tanpa langkah nyata tersebut, sulit berharap potensi besar yang dimiliki mampu bersaing di tengah semakin ketatnya persaingan destinasi wisata.
Sementara itu, daerah-daerah lain terus bergerak maju. Kawasan Teluk Tamiang dan berbagai destinasi wisata lain berkembang pesat serta berhasil menarik perhatian wisatawan. Fakta tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman ataupun memunculkan rasa cemburu antardaerah. Sebaliknya, itu menjadi cermin bahwa keberhasilan pariwisata lahir dari visi yang jelas, promosi yang kuat, dan kolaborasi yang dijalankan secara konsisten.
Yang menjadi persoalan adalah ketika Tanah Laut justru berisiko kehilangan posisi strategisnya. Jangan sampai daerah yang dahulu dikenal sebagai tujuan wisata kini hanya dikenang sebagai jalur yang dilewati wisatawan menuju destinasi lain. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang perlahan hilang bukan hanya jumlah kunjungan wisatawan, melainkan identitas pariwisata Tanah Laut itu sendiri.
Sudah saatnya seluruh potensi tersebut dihimpun dalam satu visi bersama. Pemerintah perlu membangun kolaborasi dengan pelaku perjalanan wisata, komunitas pariwisata, pelaku UMKM, ekonomi kreatif, generasi muda, pemerhati jasa lingkungan, akademisi, pegiat media sosial, hingga masyarakat sekitar destinasi.
Namun yang tidak kalah penting, arah kebijakan pembangunan pariwisata harus lebih dahulu berpihak kepada kebutuhan para pelaku jasa wisata. Sebelum berbicara mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), prioritas utamanya adalah memastikan para pelaku wisata memperoleh dukungan yang mereka butuhkan, mulai dari infrastruktur yang layak, kemudahan perizinan, pembinaan, peningkatan kapasitas, promosi yang berkelanjutan, hingga terciptanya iklim usaha yang sehat.
Sebab, PAD bukanlah titik awal pembangunan pariwisata, melainkan hasil dari ekosistem yang sehat. Ketika pelaku wisata tumbuh, destinasi berkembang, wisatawan datang, UMKM bergerak, lapangan kerja tercipta, maka PAD akan mengikuti dengan sendirinya. Inilah logika pembangunan yang semestinya dibangun, bukan sebaliknya.
Pengembangan pariwisata juga harus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan harus menjadi peluang tumbuhnya usaha kuliner, penginapan, kerajinan lokal, jasa transportasi, pemandu wisata, hingga produk-produk UMKM. Pariwisata tidak boleh berhenti pada keramaian sesaat, tetapi harus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tanah Laut tidak kekurangan panorama alam yang memikat. Tanah Laut juga tidak kekurangan masyarakat yang peduli dan siap bergerak. Yang masih kurang adalah keberanian untuk membangun arah yang jelas, sinergi yang kuat, dan komitmen yang konsisten dalam mengelola potensi yang dimiliki.
Jika semua itu tidak segera diwujudkan, maka kekhawatiran bahwa Tanah Laut hanya menjadi daerah perlintasan bukan lagi sekadar opini, melainkan kenyataan yang perlahan akan terjadi.
Sebaliknya, apabila pemerintah hadir sebagai penggerak, masyarakat diberi ruang sebagai pelaku utama, dan seluruh pemangku kepentingan berjalan dalam satu arah, maka slogan “Tanah Laut, The Great Tourism Destination of South Kalimantan” tidak akan berhenti sebagai kalimat promosi, tetapi akan hidup sebagai identitas yang benar-benar dirasakan oleh setiap orang yang datang berkunjung.
